Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, tengah memfinalisasi kebijakan baru yang mewajibkan para pedagang di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari pendapatan mereka.

Kebijakan ini menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan secara daring dan memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Rencana ini akan dituangkan dalam peraturan resmi yang ditargetkan terbit pada bulan depan.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan di era digital, dengan tujuan memperluas basis pajak serta menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan offline.

Dalam skema baru ini, platform e-commerce akan berperan sebagai pemungut sekaligus penyetor pajak langsung ke negara, mirip dengan mekanisme pajak yang sudah diterapkan pada pelaku usaha offline.

Tujuan Kebijakan:

Bagustv.com -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pelaksanaan asuransi wajib baru selain Jasa Raharja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menunggu teknis yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Aturan dari pemerintah ini yang nantinya mengatur ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Peraturan pemerintah sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan omnibus law sektor keuangan itu salah satunya mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2024).

Dia menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang diatur dengan PP juga memiliki persyaratan mendapat persetujuan dari DPR.

"Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan," katanya.

OJK sendiri baru akan berperan lebih besar setelah PP terbit yakni dengan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan," katanya.

Dia juga mengharapkan pemberlakuan asuransi wajib ini baik untuk kendaraan mobil dan motor membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.⁠

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, Jumantoro mengatakan, hujan yang merata di Kabupaten Jember sejak tadi malam menyebabkan debit air di saluran irigasi meluap. Setidaknya ada ratusan hektar tanaman terendam air setinggi 20-50 cm.

Polisi saat memantau perkembangan arus lalu lintas Jember-Banyuwangi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo (Foto: Dok Polsek Sempolan)

Macet Menuju Pelabuhan Ketapang, Arus Jember-Banyuwangi Lancar

Tak ingin merugi lebih banyak lagi, para petani berjibaku menguras air menggunakan mesin pompa air. Meskipun air berangsur berkurang, namun potensi gagal panen masih cukup besar, khususnya tanaman tembakau.

“Tanaman tembakau usia tiga bulan apabila tergenang air potensi rusaknya cukup tinggi. Meskipun tanaman tembakau yang baru berusia kurang dari satu bulan juga sama,” kata Jumantoro, Jumat, 7 Juli 2023.

Dampak hujan yang terjadi sejak tadi malam menambah daftar panjang penderitaan petani di Kabupaten Jember. Sejak awal para petani telah berjibaku di tengah kondisi cuaca ekstrem, dengan mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak.

Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada para petani. Khususnya para petani tembakau tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

Padahal, secara ekonomi para petani tembakau dan petani lainnya sama. Mereka sama-sama meminjam uang ke bank untuk biaya produksi.

Khusus biaya produksi tanaman tembakau berusia 2 sampai 3 bulan bisa menghabiskan modal Rp10-20 juta, belum ditambah biaya sewa lahan.

“Hampir semua petani bercocok tanam menggunakan uang pinjaman dari bank. Petani yang meminjam uang ke bank akan merasa sangat terpukul dengan kondisi saat ini,” lanjut Jumantoro.

Karena itu, Jumantoro berharap ada uluran tangan pemerintah. Selain menyediakan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani tembakau, pemerintah juga diharapkan hadir meringankan beban para petani. Setidaknya pemerintah membantu relaksasi kredit.

“Nasib petani saat ini bukan untung, tetapi buntung (rugi). Ditambah harga hasil produksi pertanian mulai dari jeruk, tomat, dan cabai anjlok. Padahal membutuhkan biaya yang besar,” pungkas Jumantoro.

Sementara itu, tanaman milik Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jember, Sholeh juga terendam air. Saat ini, Sholeh juga sedang berjibaku menguras air menggunakan mesin pompa.

Soleh berharap tanaman tembakau miliknya yang berada di sawah di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan yang kini terlihat layu karena terendam air masih bisa diselamatkan, meskipun kualitasnya menurun.

"Alhamdulillah hari ini terisi penuh yakni 12 penumpang terbang dari Jember menuju Sumenep," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Notohadinegoro Edy Purnomo di Jember, Selasa.

Ia mengatakan biasanya okupansi penerbangan rute Jember-Sumenep atau sebaliknya hanya berkisar 50 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia, kini okupansinya meningkat menjadi 100 persen menjelang libur Hari Raya Idul Adha yang juga bertepatan dengan libur sekolah.

"Hari ini jumlah penumpang yang terbang dari Sumenep menuju Jember sebanyak sembilan orang dan penumpang yang terbang dari Jember menuju Sumenep sebanyak 12 orang," tuturnya.

Penerbangan pesawat Grand Caravan dari maskapai Susi Air dengan rute Jember-Sumenep kembali dibuka di Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember sejak 10 Januari 2023 dengan kapasitas penumpang sebanyak 12 orang dan jadwalnya sekali dalam sepekan yakni setiap hari Selasa.

Penerbangan rute Jember-Sumenep dipatok dengan harga tiket Rp242 ribu per orang karena mendapat subsidi dari pemerintah pusat untuk penerbangan perintis tersebut.

Edi mengatakan pihak maskapai tidak menambah penerbangan ekstra selama libur Hari Raya Idul Adha, meskipun ada peningkatan signifikan dari jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Jember ke Sumenep maupun sebaliknya.

"Saya berharap okupansi penumpang di Bandara Notohadinegoro Jember selama liburan sekolah terus meningkat dan kursi pesawat bisa terisi penuh," katanya.

“Kami akan siapkan gerobak-gerobak khusus. Semua memakai seragam yang bagus dan bertanggung jawab terhadap kebersihan. Tidak boleh lagi ada tenda-tenda biru di Alun-alun. Ini sudah mulai semi modern untuk UMKM dan PKL di alun-alun nanti,” kata Bupati Hendy Siswanto, Rabu (21/6/2023).

Para PKL dan UMKM nantinya harus bergerak berkeliling alun-alun dan proaktif menawarkan dagangan kepada warga. “Mobile, tidak stuck menunggu. Gerobaknya akan kami penuhi,” kata Hendy.

iklan adidas

Keinginan Hendy untuk menata UMKM dan PKL di Alun-alun semakin besar, setelah melihat besarnya potensi mereka untuk menggerakkan perekonomian. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Koperasi dan UMKM Jember, selama 18-19 Juni 2023 pelaksanaan bazar, omzet 80 UMKM dan 298 PKL di Alun-alun mencapai Rp1,576 miliar dengan total laba bersih Rp649,19 juta.

“Kalau melihat geliat UMKM dan PKL di Alun-alun Jember selama dua hari kemarin, ini sebuah kekuatan luar biasa. Dengan catatan kita bisa memanajemen dan mengolaborasikannya dengan kegiatan hiburan lainnya,” kata Hendy.

Tidak semua kegiatan hiburan bisa dikolaborasikan. “Kita harus jeli kegiatan hiburan apa yang bisa ditampilkan, yang tidak menjenuhkan. Beberapa event berkelas seperti nobar ini harus dimunculkan dan ada semangat Pemkab Jember untuk melakukan inovasi,” kata Hendy.

Hendy percaya, kolaborasi kegiatan ini dirawat dan dikembangkan terus akan memperkuat ekonomi akar rumput. “Fondasi ekonomi adalah kalangan grass root. Membangun fondasi kekuatan suatu daerah adalah memperkuat grass root dulu. Jadi ekonomi kerakyatannya diperkuat dulu. Kalau itu kuat, daya beli bagus, yang lain aman. Tinggal memperbaiki. Semua kebijakan akan lebih mudah,” katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan, namun ternyata koperasi KJHS sebagai lembaga penyedia beras memiliki banyak persoalan. Saat proses pengujian mutu, ternyata kualitas beras yang masih disegel hasilnya dibawah medium. Saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi B DPRD Jember, KJHS dan Rice Miling Unit belum bisa memberikan jawaban yang tegas. Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat terakhir pengurus koperasi KJHS tidak bisa memberikan jawaban terkait penyediaan beras berjumlah 230 ton per bulan yang akan dijual kepada ASN.